MAKALAH PANCASILA “ HUKUM DASAR TIDAK TERTULIS, KONSTITUSI, DAN STRUKTUR PEMERINTAH INDONESIA BERDASAR UUD 1945”

Diposting pada tanggal - Kategori Artikel Keperawatan

KATAPENGANTAR

 

Alhamdulillah, senantiasakitaucapkanpujisyukurkehadirat Allah SWT yang hinggasaatinimasihmemberikankitanikmatimandankesehatan, sehinggasayadiberikesempatan yang luarbiasainiyaitukesempatanuntukmenyelesaikantugaspenulisanmakalahtentang“ HukumDasarTidakTertulis, Konstitusi, Dan StrukturPemerintah Indonesia BerdasarUud 1945”

Shalawatsertasalamtidaklupaselalukitahaturkanuntukjunjungannabi gung kita, yaituNabi Muhammad SAW yang telahmenyampaikanpetunjukan Allah SWT untukkitasemua, yang merupakansebuahpentunjuk yang paling benaryakniSyariah agama Islam yang sempurnadanmerupakansatu-satunyakarunia paling besarbagiseluruhalamsemesta.

AdapunpenulisanmakalahinimerupakanbentukdaripemenuhanbeberapatugasmatakuliahPendidikanKewarganegaraan.  Padamakalahiniakandibahasmengenaipengertianhak, pengertiankewajiban, pengertianwarganegara, asaskewarganegaraansertatidaklupa pula akandibahasmengenaihaksertakewajibansiswa Indonesia menurut UUD 1945.

Kami ucapkanterimakasih yang sebanyak-banyaknyakepadasetiappihak yang telahmendukungsertamembantu kami selama proses penyelesaianmakalahinihinggarampungnyamakalahini. Penulisjugaberharapsemogamakalahinidapatmemberikanmanfaatbagisetiappembaca.

Taklupadenganseluruhkerendahanhati, kami memintakesediaanpembacauntukmemberikankritikserta saran yang membangunmengenaipenulisanmakalah kami ini, untukkemudian kami akanmerevisikembalipembuatanmakalahini di waktuberikutnya.

 

Bojonegoro, 12 Februari 2019

 

Penyusun

 

 

 

DAFTAR ISI

 

Halaman Judul ................................................................................................. i

Kata Pengantar ................................................................................................ ii

Daftar Isi ......................................................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................. 1

  1. Latar Belakang Masalah ............................................................................ 1
  2. Rumusan Masalah ...................................................................................... 2
  3. Tujuan Penulisan ........................................................................................ 2

BAB II PEMBAHASAN ............................................................................... 3

  1. Hukum Dasar Tidak Tertulis  ( Convensi )................................................. 3
  2. Konsitusi .................................................................................................... 3
  3. Sturuktur  Pemerintah Menurut UUD 1945............................................... 4

BAB III PENUTUP ........................................................................................ 8

3.1 Kesimpulan ................................................................................................ 8
3.2 Saran .......................................................................................................... 8

DAFTAR PUSTAKA ..................................................................................... 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB I

  1.  

 

  1. LatarBelakangMasalah

Dalam proses hukumsekarangini, kejadianilmiahtentang UUD 1945. Banyak orang yang melontarkan ide untukmelakukanamandementerhadap UUD 1945.Amandementersebutmerupakanproseurpenyempurnaanterhadap UUD1945.Tanpaharuslangsungmengubah UUD itusendiriataubiasadibilangmerupakanpelengkapdanrincian yang dijadikanlampiranotentikbagi UUD tersebut.

Ide tentangamandementerhadap UUD1945 didasarkanpadasuatukenyatansejarahterhadapordebarudanorde lama bahwapenerapanterhadappasal UUD memilikisifat interpretable atauwayuhartisehiggamengakibatkanadanyasentralisasikekuasaanterutamakepadapresidendikarenakanlatarbelakangpolitikinilahmakapadaordebaru UUD 1945 dilestarikan dab dianggapbersifatkeramat yang takdapatdiganggugugat.

UUD sendiriiturumusannyatertulisdantidakberubah.Adapunpendapat L.C.S wade dalambukunyacontution law, UUD menurutsifatdanfungsinyaadalahsuatunaskah yang memaparkankeragkadantugas-tugaspokokdaribadan-badanpemerintahansuatu Negara danmenentukanpokok-pokokcarakerjabadan-badantersebut, jadi UUD itumengaturmekanismedandasardarisetiap system pemerintahan.

UUD menentukancara-carabagaimanapusat-pusatkekuasaaninibekerjasamadanmenyesuaikandirisatusama lain. UUD merekamhubungan-hubungankekuasaandalamsuatu Negara.Dalampenjelasan UUD 1945 disebutkanbahwa UUD bersifatsingkatdansupel, UUD hanyamemiliki 37 pasal, adapunpasal-pasalituhanyamemuataturanperalihandanaturantambahan.

 

 

 

 

  1. RumusanMasalah
  1. Apa yang dimaksuddenganConvensi?
  2. Apa yang dimaksuddenganKonstitusi?
  3. Bagaimanastrukturpemerintah Indonesia berdasarkan UUD 1945?      

 

  1. TujuanPenulisan
  1. Dapatmenjelaskanapa yang dimaksuddenganConvensi
  2. Dapatmenjelaskantentangkonstitusi
  3. Dapatmengetahuibagaimanastrukturpemerintah Indonesia berdasarkanpancasila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

  1. Hukum Dasar Tidak Tertulis( Convensi )

Convensiadalah hukumdasar yang taktertulisyaituaturan-aturandasar yang timbuldanterpeliharadalampraktekpenyelenggaraan Negara meskipunsifatnyatidaktertulis.Antaralainsifat-sifatnya:

  1. Merupakankebiasaan yang berulangkalidanterpeliharadalampraktikpenyelenggaraan Negara.
  2. Tidakbertentangandengan UUD 1945 danberjalansejajar.
  3. Dapatditerimaolehsemuarakyat/masyarakat.
  4. Bersifatsebagaipelengkapsehinggamemungkinkanbahwaconvensibiasamenjadiaturan-aturandasar yang tidaktercantumdalam UUD 1945.

Contoh hukumdasartidaktertulis:

  1. Upacarabenderasetiaptanggal 17 agustus
  2. Pidatopresidentanggal 16 agustus
  3. Pemilihanmenteriolehpresiden
  4. Fotopresidendanwakilpresiden di kantorpemerintahan
  5. Program 100 harikerja
  6. Menteri non departemen
  7. Pengambilankeputusanoleh MPR
  8. Konvensijenewa 1949
  9. Konvensiwina 1969    (Elly M,setiadi. 2005. Pendidikan pancasila. PPT gradamedia pustaka utama jakarta)

 

  1. Konstitusi

Konstitusiumumnyabersifatkodifikasiyaitusebuahdokumen yang berisiaturan-aturanuntukmenjalankansuatuorganisasipemerintah Negara, namundalampengertianinikonstitusiharusdiartikandalamartiantidaksemuannyaberupadokumentertulis(formal). Namunmenurutparaahliilmu hukummaupunilmupolitik .

Tujuankonstitusiantara lain:

  • Membatasikekuasanpengusana agar tidakbertindaksewenang-wenangmaksudnyatanpamembatasikekuasaanpenguasa, konstitusitidakakanberjalandenganbaikdanbiasasajajikakekuasaanpenguasaakanmerajaleladan bias merugikanbanyakrakatbanyak.
  • Melindungi HAM maksudnyasetiappenguasaberhakmenghormati HAM orang laindanhakmemperolehperlindungan hukumdalamhalmelaksanakanhaknya.
  • Pedomankonstitusi Negara maksudnyatanpaadanyapedomankonstitusi Negara kitatidakakanberdiridengankokoh

Keedudukankonstitusiyaitu:

  1. Dengan adanya UUD baikpenguasadapatmengetahuiaturan/ketentuanpokokmendasarmengenaiketatanegaraan.
  2. Sebagaihukumdasar.
  3. Sebagaihukum yang tertinggi.
  4.  
  1. Uud 1945 di Indonesia
  2. Constitucionespanola de 1978 di spanyol

Contohkonstitusitidaktertulis:

  1. Pidatopresiden yang dilakukansetiaptanggal 16&17 agustus
  2. Konvensiatautradisi-tradisidalamketatanegaranlainnya.( Elly M,setiadi. 2005. Pendidikan pancasila. PPT gradamedia pustaka utama jakarta)

 

  1. Sturuktur  Pemerintah Menurut UUD 1945
  2. Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR )

Majelis Permusyawaratan Rakyat adalah salah satu lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Tugas dan wewenang MPR antara lain :

  1. mengubah dan menawarkan (Undang-undang Dasar Republik Indonesia)
  2. Melantik presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum
  3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya.

Anggota MPR memiliki hak memajukan usul perubahan pasal pasal UUD, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan putusan,hak imunitasi, dan hak protokoler.

Alat kelengkapan MPR terdiri atas:

  1. pimpinan
  2. panitia Ad Hoc

 

  1. PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
    1. Presiden

Presiden indonesia adalah kepala negara sekaligus pemerintahan indonesia.presiden di bantu oleh wakil presiden dan mentri-mentri dalam kabinet, memegang kekuasaan exekutif untuk melaksanakan tugas” pemerintah sehari hari.

Wewenang dan kewajiban dan hak presiden antara lain:

  1. Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
  2. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas angkatan darat angkatan laut dan angkatan udara.
  3. Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan perwakilan Rakyat (DPR)
  4. Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
  5. Menetapkan peraturan Pemerintah
  6. Mengangkat dan pemberhentikan menteri-menteri
  7. Menyatakan perang, membuat perdamaian dan penjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR
  8. Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
  9. Menyatakan keadaan bahaya

 

 

 

  1. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat adalah lembaga tinggi Negara dalam sistem ketatanegaraan indonesia merupakan lembaga perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang

Tugas :

  1. Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan dengan presiden untuk mendapat persetujuan bersama
  2. Membahas dan memberikan persetujuan pemerintah pengganti Undng-Unndang
  3. Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan
  4. Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD

 

  1. DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

Dewan Perwakilan Daerah adalah Lembaga tinggi Negara dalam sistem Ketatanegaraan Indonesia yang anggotanya Merupakan perwakilan dari setiap Provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum

  1. Fungsi Dan Tugas Wewenang

Sesuai dengan format Repsentasi DPD-RI dibagi menjadi fungsi legislasi pertimbangan dan pengawasan pada bidang-bidang terkait sebagai berikut ini :

  1. Fungsi Legislasi
    • Dapat mengajukan rancangan Undang-Undang (RUU) kepada DPR
    • Ikut membahas RUU
  2. Fungsi Pertimbangan
    • Memberikan pertimbangan kepada DPR
  3. Fungsi Pengawasan

Menerima hasil pemeriksaan keuangan Negara yang dilakukan BPK

  1. ALAT KELENGKAPAN BPD
  1. Pimpinan
  2. Komite
  3. Badan Kehormatan
  4. Dan Panitia-Panitia yang dipelukan(https://books.google.co.id/books?id=AjBtDwAAQBAJ&pg=PA118&dq=struktur+pemerintah+indonesia+berdasar+uud+1945&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwj5sJnP_rTgAhUEgI8KHZJ8CdAQ6AEIIzAB#v=onepage&q=struktur%20pemerintah%20indonesia%20berdasar%20uud%201945&f=false)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PENUTUP

 

  1. Kesimpulan

Dari penjelasandiatasdapatdisimpulkanbahwasannya:

  1. Convensiadalah hukumdasar yang taktertulisyaituaturan-aturandasar yang timbuldanterpeliharadalampraktekpenyelenggaraan Negara.                                                                        
  2. Konsitusidalamartiluasyaitusebagaihukumdasar yang tertulisatau UUD danhukumdasar yang tidaktertulis(convensi)                                                                                                                                                                
  3. Strukturpemerintah Indonesia meliputianggotalegislatif,yudikatif, daneksekutif

 

  1. Saran

Kami berharapdapatmemahamimakalah yang kami susuninidanmengertidenganapa yang tertulisdidalamnya. Kami jugatidaklupamemintamaaf yang sebesar-besarnyaapabilaterdapatkesalahanpdamakalah yang kami susunini, kami menggharapkritkansemuanyagunamembangunpribadi kami dalampengembanganilmu kami dalampembuatanmakalalahselanjutnya, agar dapatmenghasilaknamakalh yang lebihbaikkedepannya.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTR PUSTAKA

 

Elly M,setiadi. 2005. Pendidikan pancasila. PPT gradamedia pustaka utama jakarta

https://books.google.co.id/books?id=AjBtDwAAQBAJ&pg=PA118&dq=struktur+pemerintah+indonesia+berdasar+uud+1945&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwj5sJnP_rTgAhUEgI8KHZJ8CdAQ6AEIIzAB#v=onepage&q=struktur%20pemerintah%20indonesia%20berdasar%20uud%201945&f=false