MAKALAH PANCASILA

Diposting pada tanggal - Kategori Artikel Keperawatan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada allah  SWT, atas rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan makalah PANCASILA dalam penyusunan makalah ini, penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak hambatan dan kesulitan, tetapi berkat bantuan dan bimbingan dari beberapa pihhak maka makalah ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan semoga dapat bermanfaat dalam menambah pengetauhan terutapa pada bidang keperawatan medis.

Penulis menyadari dalam pembuataan makalah ini jauh dari kata sempurna, yang artinya masih banyak kekurangan.Maka dari itu penulis meminta saran kritik dari pembaca, guna memperbaiki dalam pembuatan makala selanjutnya.

Demikian apa yang dapat saya sampaikan, penulis berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya serta profesi perawat pada khususnnya dalam seggi teritis dapat membuka wawasan keilmuan  khususnya wawasan kewarganegaraan.

 

Bojonegoro, 11 Februari  2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR                                                                                                         1

DAFTAR ISI                                                                                                                        2

BAB I      PENDAHULUAN                                                                                              3

  1. Latar belakang                                                                                               3
  2. Rumusan masalah                                                                                          4
  3. Tujuan                                                                                                           4

BAB IIPEMBAHASAN                                                                                            5

  1. Batang tubuh 1945                                                                                        5
  2. prinsip-prinsip yang terkandung didalaam btang tubuh                                5
  3. Hubungan antara lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945.....      6
  4. Hak-hak asasi manusia UUD1945                                                                8

BAB IIIPENUTUP                                                                                                     10

  1. Kesimpulan                                                                                                     10
  2. Saran..........................................................................................................    10

DFTAR PUSTAKA                                                                                                      11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab 1

PENDAHULUAN

 

  1. Latar belakang

Ketika sebuah negara bediri sudah pasti negara tersebut memiliki atau merumuskan aturan-aturan hukum. Yang mana dengan aturan-aturan ini dapat mengikat berbagai elemen baik itu pemerintah, lembaga-lembaga kewarganegaraandan masyarakat yang kita sebut dengan undang-undang. Begitu juga indonesia yang telah memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 agustus 1945, telah memiliki undangyang tercantum didalamnya pancasila yang menjadi norma dasar hukum nasional dengan begitu undang-undang sebagai dasar negara. UUD 1945 memiliki prinsip-prinsip yang bersifat kekal dan luhur akn menjamin suatu sistem benteuk negara serta cara penyelenggaraannya beserta hak-hak dan kewajibabn rakyarnya.

Indonesia sebagai dasaar negara yang berbentukRepublik memberiikan UUD 1945 tempat yang tinggi didalam peraturan perundang-undangan lainya karenaa unndang-undang dasar 1945memeiliki sifat yang luhur. Supaya lebih jelas didalam makalah ini kami akan menjelaskan tentang batang tubuhUndang-undang 1545, hubungan antara lembaga-lembaga negara berdassarkaan UUD 1945 dan hak-hak asasi manusia UUD 1945.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Rumusan Masalah
  1. Apa saja pasal-pasal yang memuat batang tubuh UUD 1945?
  2. Apa prinsip-prinsip yang terkandung batang tubuh UUD 1945?
  3. bagaimana Hubungan antara lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945
  4. bagaimana penjelasan tentang hak asasi manusia UUD 1945
  1. Tujuan
    1. Untuk mengetahui pasal-pasal yang memuat batang tubuh UUD 1945?
    2. Supaya mengetauhi prinsip-prinsip yang terkandung batang tubuh UUD 1945?
    3. Untuk menjelaskan hubungan antara lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945
    4.  Menjelaskan tentang hak asasi manusia UUD 1945

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bab 2

PEMBAHASAN

 

  1. Batang tubuh UUD1945

Batang tubuh undang-undang 1945 yaang teriri dari 37 pasal ditmbaah 4 aturaan peralihan dan 2 ayat aturan tambahaan, di samping mengandung seemangat dan merupakan perwujudan pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukakan uud 1945  juga merupkan rangkaian kesatuan terpadu  yang pada dasarnya  undang-undang 1945 di dalam bataang tubuh  Undang-Undang dasar memuat pasal- pasal yang memuat pasal-pasal yang berisi tentang

  1. Pasal- pasal berisi materi  pengaturan sistem pemerintahan negara yang didalamnya termasuk pengaturan tentang kedudukann, tugas wewenang dan tataahhubungan daarii lembagaa-lembaga negara  dan pemeerintah.
  2. Pasal pasal yang berisi tenaanng materi tata hubungan antara  warga  negra daan penduduknya secara timbal balik serta dii pertegas oleh  pembukakan undang-undang 1945  berisi konsepsi negara daalaam berbagai  apek kehidupan: politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam, kearahh mana negara, bangsa, dan rakyat indonesia akan bergerak mencapai cita-cita nasionalnya

(Priyanto,sugeng . dkk. Pendidikan kewarganegaraan.jakarta:gradio,hlm47)

Prinsip-prinsip yang terkandung dalam  batang tubuh 1945 

Ada pun yang  prinsip-prinsip yang terkandung dalam batang tubuh UUD 1945 dapat diuraikan sebaagai berikut

  1. Negara kesatuaan republik indonesia

Sesuai dengan pasal 1 uud 1945 negara kita ialah negara kesatua yang berbentuk republik. Bagi negara kitatiada lain bentuk negarayang paling tepat adala negara kesatua yang bernafaskan demokrasi yaitu demokrasi pancasila.

  1. Pengakuan hak asasi manusia dalam pancasila 

Negara pancasila menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusiahak asasi manusia meliputi hak hidup, hak kemerdekaan atau hak kebebasan, hak milik dan lain-lain.

Batang tubuh undang-undaang dasar jugaa memuat pula hal halanin diantaaranya seperti bendera bahasa, dan peerubahaan undaang-undang dasar Prmbukaan UUD 1945 dengan batang tubuh UUD 1945 merupakan bagian yang tidak terpisahkan. Apa yang tekandung dalam pembukaan UUD 1945 telah dijabarkan kedalam pasal-pasal yang ada dalam batang tubuh UUD 1945. Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 dijelmakan dalam pasal--pasal Undang-Undang 1945.Meskipun pembukaan undang-undang memiliki hubungan yang tidapat dapat dipisahkan  batang tubuh UUD 1945, namun keduanya mempunyai kedudukan yang terpisah.Hal ini dikarenakan  bahwa UUD 1945 dapat diuraikn sebagai berikut  merupakan pokok kaidah negara yang mendasar  yang tidak dapat dirubah  oleh siapapun kecuali oleh pembentuk negara.

(Kaelan.2002. Pendidikan pancasila. Jakarta:paradigm)

 

  1. Hubungan antara lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945
  1. Hubungn antara persiden dengan MPR

Majelis permusyawaratan rakyat sebaagai pemmeggang kekuasaan tinggi sebagai wakil rakyat sesuai dengan UUD 1945 (pasal 1 ayat 2), disamping DPR dan persiden.Hal ini berdasarkan ketentuan UUD 1945 bahwa baik persiden maupun MPR dipilih langsung oleh rakyat, pasal 2 ayat (1) dan pasal 6A ayat (1). Berbeda dengan kekuassaan MPR menurut UUD 1945 sebelum amandemen 2002, maka persiden dapat diberhentikan sebeelum habis masa jabaataanya baik karena permintaan sendiri atau karena tidak dapat melaakukan kewjibannya maaupun diberhentikan oleh mpr

Pemberhentian persiden oleh MPR sebelum maa jabatanya berakhir, hanya mungkin dilkukan jika persiden sungguh-sungguh telah melanggar hukum berupa (pasal 7A:

  1. Penghinaan terhadap negara
  2. Korupsi
  3. Penyuapan
  4. Tindak pidana berat lain
  5. Perbuatan tercela
  6. Terbukti tidak lagii memenuhi syarat sebagai persiden ataau wakil persiden
  1. Hubungan antara persiden dan DPR

            Presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat untuk membentuk Undang-undang (pasal 5 ayat 1,20 dan 21) dan untuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (pasal 23 ayat 1) Oleh karena itu, Presiden harus bekerja bersama-sama dengan Dewan,berarti juga Presidentidak tergantung kepada dewan.

  1. Hubungan Antara DPR dengan Menteri-Menteri
                Menteri Negar tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Menteri-menteri tidak dapat dijatuhkan dan atau diberhentikan oleh DPR, akan tetapi dikarenakan kedududkan Presiden harus memperhatikan suara DPR,maka menteri-menteri pun tidak terlepas dari keberatan-keberatan DPR, yang berakibat di berhentikannya menteri oleh Presiden.
  2.  Hubungan Antara Presiden dengan Menteri-menteri
                Menteri-menteri adalah pembantu Presiden. Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri,kedudukannya tergantung pada Presiden ( pasal 17 ayat 1 dan 2). Menteri-menteri sebagai pemimpin Departemen (pasal 17 ayat 3). Para menteri mempunyai pengaruh besar terhadap presiden dalam menuntun politik Negara yang menyangkut departemennya.
  3. .Hubungan Antara Mahkamah Agung dengan Lembaga Negara Lainnya
                Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan kehakiman menurut susunan dan kekuasaan Badan-badan Kehakiman tersebut diatur menetapkan hubungan antara Mahkamah Agung dengan Lembaga-lembaga lainnya (pasal 24 ayat 1 UUD 1945). Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan pemerintah ataupun kekuasaan serta kekuatan lainnya.

 

  1. Hubungan Antara BPK dengan DPR
                Badan Pemeriksa Keungan (BPK) bertugas memeriksa langsung tanggung jawab tentang keuangan Negara dan hasil pemeriksaannya itu diberitahukan kepada DPR, DPD dan DPRD (pasal 23E ayat 2) untuk mengikuti dan menilai kebijaksanaan ekonomis finansial pemerintah yang dijalankan oleh aparatur administrasi Negara yang dipimpin oleh pemerintah.
    Jadi, BPK bertugas memeriksa pertanggungjawaban pemerintah tentang keuangan Negara dan memeriksa semua pelaksanaan APBN yang hasil pemeriksaannya diberitahukan kepada DPR dan DPRD.

(Priyanto,sugeng . dkk. Pendidikan kewarganegaraan.jakarta:gradio,hlm47)

 

 

  1. Hak-Hak Asasi Manusi UUD 1945

Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 hak untuk menentukan nasipsendiri“bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskann karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.” Pengakuan bahwa kemerdekaan adalah “hak segala bangsa” adalah pengakuan HAM kolektif dari satu bangsa untuk hidup bebas dari segala penindasan oleh bangsa lain. Pegakuan ini menegaskan kedudukan yang sejajar semua bangsa di dunia karena penjajahan pada dasarnya adalah bertentangan dengan “peri kemanusiaan dan peri keadilan”
Alinea kedua pembukaan menyebut Indonesia sebagai negara yang “adil” dan “makmur”. Kekuasaan hendaklah dijalankan dengan adil, artinya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya.Prinsip negara hukum mengakui adanya asas legalitas, yaitu tindakan aparatur negara haruslah didasarkan pada hukum dan bukan didasarkan pada kekuasaan.
Alinea ketiga menyebutkan hasrat bangsa Indonesia untuk “berkehidupan kebangsaan yang bebas”,yang menekankan HAM kolektif yang dimiliki Sebuahbangsa.
Alinea keempat pembuakaan menegaskan tujuan pembentukan pemerintahan negara Indonesia untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan melaksanakan ketertiban dunia”, dan ini memuat pula intisari doktrin HAM.3 Pada alinea ini merupakan pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan pendidikan.

Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, hal. 97-98

Hak-hak Asasi manusia dalam Penjelasan UUD 1945
Ham dalam penjelasan meliputi:

  • Hak akan kebebasan dan kemandirian peradilan, yang termuat dalam penjelasan pasal 24 dan 25 UUD 1945 “ kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubungan dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim”.
  • Hak mempertahankan tradisi budaya, yang termuat dalam penjelasan pasal 32 UUD 1945 “kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah diseluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, persatuan dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta memperingati derajat kemanusiaan bangsa indonesia.”
  • Hak mempertahanka bahasa daerah, yang termuat dalam penjelasan pasal 36 UUD 1945, “di daerah-daerah yang mempunyai bahasa sendiri yang dipelihara oleh rakyat dengan baik-baik bahasa-bahasa itu akan dihormati da dipelihara juga oleh negara. Bahasa-bahasa itu pun merupaka sebagian dari kebudayaan Indonesia yang hidup.

(Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, (Jakarta; Kencana, 2007), hal. 96)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB 3

  1.  

 

  1. KESIMPULAN

              Sebelum dilakukan amandemen UUD 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh ( 16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal yang hamya berdiri  dari  1 ayat daan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat ataau lebih), 4 pasal aturran peralihan dan 2 ayat aturan tambahan) serta penjelasan.

              Hubungan antara lembaga-lembaga negara berdasarkan UUD 1945 meliputi Hubungn antara persiden dengan MPR, Hubungan antara persiden dan DPR, Hubungan Antara DPR dengan Menteri-Menteri, Hubungan Antara Presiden dengan Menteri-menteri
Hubungan Antara Mahkamah Agung dengan Lembaga Negara Lainnya, Hubungan Antara BPK dengan DPR.

             

B.SARAN

              Kami berharap dapat memahami makalah yang kami susun ini dan mengerti dengan apa yang tertulis di dalamnya.kami juga tidak lupa meminta maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan pada makalah yang telah kami susun ini.kami mengharapkan kritikan semuanya guna membangun pribadi kami dalam pengembangan ilmu kami dalam perbuatan makalah yang selanjutnya agar dapat menghasilkan makalah yang lebih baik untuk kedepanya.

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATAR PUSTAKA

Priyanto,sugeng . dkk. Pendidikan kewarganegaraan.jakarta:gradio,hlm47

Soeprapto. 1999. buku uud 1945 jakarta : pabelan , hlm 99

Kaelan.2002. Pendidikan pancasila. Jakarta:paradigma

Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, hal. 97-98

Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, (Jakarta; Kencana, 2007), hal. 96